Ternate – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI merilis proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2025 untuk provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lembaga Studi Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kepulauan (LeSPOMIK), Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai provinsi kepulauan dengan alokasi TKDD terbesar, yakni mencapai Rp3.606,95 miliar.
Dalam infografik yang dirilis LeSPOMIK, delapan provinsi kepulauan menjadi sorotan. Berikut rincian alokasi TKDD 2025:
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp3.606,95 miliar
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp3.290,99 miliar
• Maluku Utara (Malut): Rp2.433,03 miliar
• Maluku: Rp2.374,51 miliar
• Kepulauan Riau (Kepri): Rp2.087,10 miliar
• Sulawesi Utara (Sulut): Rp1.508,02 miliar
• Bangka Belitung (Babel): Rp1.405,23 miliar
Direktur Eksekutif LeSPOMIK, dalam keterangannya, menyebutkan bahwa data ini menjadi penting untuk memetakan kekuatan fiskal daerah kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis, konektivitas, dan biaya layanan publik yang tinggi.
“Provinsi kepulauan memerlukan pendekatan fiskal yang berbeda. Data TKDD 2025 ini menunjukkan arah kebijakan pusat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah dengan karakteristik maritim yang kuat,” ujarnya.
Peningkatan alokasi di NTT dan NTB menunjukkan adanya perhatian terhadap wilayah dengan kemiskinan struktural tinggi, namun kaya akan potensi sumber daya alam dan energi terbarukan. Sementara itu, Maluku dan Maluku Utara juga mencatat tren positif, mengindikasikan upaya pemerintah dalam memperkuat fiskal daerah yang berbasis laut dan perikanan.
Dalam konteks nasional, transparansi dan distribusi TKDD ke wilayah kepulauan menjadi barometer penting dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan antar wilayah. LeSPOMIK mendorong agar data ini dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan fiskal ekologis dan pembangunan kepulauan yang berkelanjutan.
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id | www.lespomik.com
