Reformasi kebijakan DBH SDA Perikanan menjadi urgen dalam mendorong keadilan fiskal dan keberlanjutan ekosistem laut di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara. Tanpa mekanisme yang mempertimbangkan aspek potensi dan perlindungan lingkungan, skema bagi hasil saat ini berisiko memperparah ketimpangan fiskal dan mempercepat degradasi sumber daya laut.
LeSPOMIK menekankan pentingnya pendekatan fiskal ekologis sebagai bagian dari agenda pembangunan maritim nasional yang adil.
