Ternate, 22 Juli 2025 – Lembaga Studi Pembangunan Ekonomi Maritim dan Kepulauan (LeSPOMIK) turut ambil bagian dalam kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun.
Dalam kesempatan ini, Dr. Abdul Chalid Ahmad, S.E., M.Si, selaku Direktur LeSPOMIK dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair, hadir sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Tantangan Pembangunan Inklusif di Maluku Utara: SDM, Kesenjangan, dan Urgensi Diversifikasi Ekonomi.”
Dalam paparannya, Dr. Chalid mengungkapkan bahwa meskipun Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan masuk dalam tujuh provinsi dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) terbaik nasional, tantangan besar masih membayangi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti inklusif. Kita menghadapi IPM yang masih tergolong sedang, ketimpangan antardaerah, dan risiko ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada sektor tambang dan industri pengolahan,” tegasnya.
Data menunjukkan bahwa kabupaten Halmahera Tengah menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi, tetapi beberapa daerah lain seperti Taliabu dan Morotai menunjukkan skor IPEI yang masih rendah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terasa kuat.
LeSPOMIK juga menyoroti pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri dan pertambangan, yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.
“Diversifikasi ekonomi, terutama lewat industrialisasi berbasis pertanian dan perikanan, menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang tidak hanya cepat tapi juga merata dan berkeadilan,” tambah Dr. Chalid.
Acara diseminasi ini dihadiri oleh akademisi, Mahasiswa, dan mitra pembangunan, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap dinamika wilayah kepulauan.
LeSPOMIK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan ekonomi daerah secara kritis dan konstruktif, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan dan maritim.
