LeSPOMIK.COM, TERNATE — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara bersama Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) menggelar Diseminasi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Aula Nuku, Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Selasa (4/11/2025).
Acara tersebut menghadirkan, kalangan akademisi dan mahasiswa di lingkungan Unkhair. Kegiatan ini merupakan agenda rutin BI untuk memperluas literasi publik mengenai arah kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta perkembangan ekonomi terbaru.
Perwakilan BI Maluku Utara dalam sambutannya menegaskan bahwa diseminasi ini menjadi sarana memperkuat keterlibatan publik. “Kami ingin memastikan kebijakan BI dapat dipahami secara lebih komprehensif oleh para mitra kerja, terutama kalangan akademisi dan pemangku kepentingan di Maluku Utara,” ujarnya.
Pada sesi utama, Dr. Abdul Chalid Ahmad, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair dan juga sebagai Direktur LeSPOMIK hadir sebagai pembicara dengan materi bertajuk Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Maluku Utara kembali mencatat pertumbuhan tertinggi di Indonesia, bahkan secara global.
“Pada Triwulan II 2025, Maluku Utara tumbuh 32,09% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 34,41% atau turun sekitar 2,32 poin. Meskipun melambat, capaian ini tetap menempatkan Malut di posisi teratas secara nasional,” ungkapnya.
Menurut Dr. Chalid, ledakan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh aktivitas industri nikel yang terpusat di tiga daerah: Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan. Secara struktural, ekonomi Maluku Utara masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Dari sisi pengeluaran, ekspor dan impor menjadi penggerak utama, terutama ekspor produk olahan nikel dan impor bahan baku industri.
Meski pertumbuhannya impresif, Dr. Abdul Chalid menekankan adanya sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian agar pertumbuhan tidak berhenti pada angka statistik semata, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang merata.
Tantangan yang ia soroti antara lain ketimpangan antardaerah, tingginya angka kemiskinan di wilayah tambang seperti Haltim dan Halteng, rendahnya kualitas SDM dan capaian IPM, ketimpangan partisipasi angkatan kerja, serta ketergantungan besar pada sektor nikel yang membuat kontribusi sektor pertanian kian terpinggirkan.
“Pertumbuhan tinggi belum dianggap berkualitas bila tidak dapat dinikmati secara luas. Ketimpangan dan dominasi sektor nikel merupakan isu nyata yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga menilai Maluku Utara memiliki peluang besar memperkuat fondasi ekonomi. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang menempatkan Malut di posisi tujuh besar nasional dengan kategori “baik”.
Potensi hilirisasi nikel, keunggulan komparatif antarkabupaten, dan dukungan paket kebijakan ekonomi 2025 diyakini mampu membuka lapangan kerja baru dan memperkuat sendi-sendi ekonomi daerah. Keterkaitan antarsektor juga dipandang dapat menghadirkan efek pengganda yang lebih luas bagi masyarakat.
Menutup paparannya, Dr. Chalid menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai langkah strategis jangka panjang. Ia menilai Maluku Utara harus mulai memperluas basis ekonominya di luar pertambangan, dengan mendorong hilirisasi pertanian, perikanan, dan sektor produktif lainnya.
“Ketergantungan pada nikel harus secara bertahap dikurangi. Diversifikasi ekonomi menjadi kunci agar pertumbuhan Maluku Utara dapat terus berkelanjutan, berkualitas, dan inklusif,” tandasnya.
Kegiatan diseminasi ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi dan peserta. Mereka menilai sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman publik mengenai dinamika ekonomi daerah dan arah kebijakan nasional.(*)
